Kaweruan, 4 Desember 2024 

 

Standardisasi instrumen pertanian menjadi hal mendasar yang perlu diterapkan dalam menghadapi persaingan global,khususnya tanaman padi. Sebagai makanan pokok di Indonesia, padi adalah komoditas utama dan dibutuhkan. Hal tersebut disampaikan Kepala BSIP Sulawèsi Utara Dr. Ir. Agus Salim, MP saat memberi sambutan pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Tanaman Padi di Kabupatèn Minahasa Utara

 dalam Perspektif  Peningkatan Produksi Padi menuju swasembada dan ketahanan pangan. 

 

“Dengan penerapan GAP dan standar yang berlaku, harapannya dapat meningkatkan produksi dan kualitas padi khususnya padi ladang spesifik lokasi sehingga dapat diakui oleh pasar secara lebih luas. Adapun peserta FGD Adalah petani, penangkar padi, penyuluh pertanian, Petugas Benih Tanaman (PBT) , POPT, UMKM penggilingan padi ladang sebagai pelaku usaha, yang mengikuti FGD di Ruang Pertemuan BPP Kecamatan Likupang Selatan. 

FGD bertujuan untuk menjaring informasi kebutuhan standar Instrumen pertanian tanaman padi, N mengevaluasi SNI komditas padi, serta menjaring input sebagai bahan dokumen pengusulan standar yang berlaku. 

 

FGD dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa Utara Ir. Wangke Karundeng, dalam sambutannya kepala Dinas menyampaikan bahwa Kab. Minahasa Utara merupakan kabupaten yang memiliki potensi padi ladang terbesar di Sulawèsi Utata, dimana salah satu kecamatan sentra Padi Ladang yaitu Kecamatan Likupang Timur. Dengan kegiatan FGD ini, Wangke berharap dapat menentukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas Padi Ladang di Minahasa Utara. Untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para peserta, disampaikan  materi mengenai pemaparan dan penerapan SNI 8969 Tahun 2021 IndoGAP oleh Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Dr. Conny Manoppo, SP M.Si

 

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipimpin oleh Ir. Rita Novarianto, M.Si dimana hasil informasi kebutuhan standar instrumen yang didapat akan disusun ke dalam sebuah dokumen usulan revisi, penyesuaian yang akan diteruskan kepada instansi terkait, serta penyesuaian atau perubahan SNI melalui metode yang berlaku.